Direktori Putusan
YABU METAL CEMERLANG (YMC) sedang mengurus izin perpanjanganperubahan Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambagan (UP), selanjutnyaterdakwa menyatakan kesediaan membantu biaya ... Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UndangUndang No. 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan …
Pemerintah Sahkan Dua Regulasi Baru Sektor Minerba
Perpres No. 55 Tahun 2022 merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terkait pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan minerba Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi.
Problematika Perizinan di Sektor Pertambangan dan …
Penelitian ini mengurai pertambangan dan deforestasi dengan mengangkat studi perizinan tambang batubara khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang ...
7 Jenis Izin Pertambangan yang Wajib Anda Tahu | Agincourt
Pengelolaan dan pengendaliannya tidak menimbulkan kerugian bagi alam, lingkungan sekitar namun tetap memberikan profit perusahaan. Berikut jenis perizinan tambang yang berlaku: 1. IUP Eksplorasi. IUP (izin usaha pertambangan) eksplorasi mengatur penyelidikan, proses eksplorasi hingga tahap studi kelayakan usaha.
PP No. 96 Tahun 2021
MATERI POKOK PERATURAN. PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang …
Detil Berita
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara cq. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara dalam rangka menyebarluaskan penjelasan tentang penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara setiap tahun. Namun melihat dan belajar dari dinamika yang terjadi saat …
Jenis-Jenis Perizinan Usaha Pertambangan Menurut UU …
Perizinan usaha pertambangan ini ada bermacam-macam loh! Yuk simak penjelasan berikut! Dasar Perizinan Pertambangan Minerba. Perizinan pertambangan minerba tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan …
Ini Dia! Ketentuan Perizinan Berusaha Pertambangan Terbaru
IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus untuk wilayah mineral logam batubara (Pasal 1 angka 12 …
(PDF) KEBIJAKAN PERIZINAN PERTAMBANGAN …
Komoditas pertambangan dikelompokkan menjadi dalam 5 golongan, yaitu: 1. komoditas mineral logam antara lain: emas, tembaga, nikel, bauksit,dan komoditas. batubara. Selain komoditas mineral utama ...
skema crushing plant batubara | Mining & Quarry Plant
skema pengolahan batubara dalam crusing plant … Mar 06, 2009 ・ Skema pembangkitan listrik pada PLTU batubara (Sumber: The Coal Resource, 2004) … senyawa Nitrogen …
TATA KELOLA PERTAMBANGAN MINERAL DAN …
Pertambangan Mineral dan Batubara 1.Pengelompokkan golongan Mineral dan Batubara 2.Rencana Pengelolaan Minerba Nasional 3. Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara 4. NSPK Penerbitan Izin di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara 5. Dana Ketahanan Cadangan Mineral dan Batubara 6. Kriteria Terintegrasi …
Jokowi Cabut 2.078 Izin Tambang, Ada Berapa Izin Tambang …
Jokowi Cabut 2.078 Izin Tambang, Ternyata Ini Biang Keroknya! Berikut rincian pemegang izin atau kontrak tambang RI pada 2022: - IUJP 693 perizinan. Bila dilihat berdasarkan per komoditas, berikut rinciannya: - IUP Mineral Non Logam dan Batuan 2.748 perizinan. Sementara berdasarkan tahapan kegiatan, berikut rinciannya:
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
mulailah Timah di tambang di Pulau Bangka pada tahun 1710, di Pulau Belitung pada tahun 1851, dan di Pulau Singkep pada tahun 1887. Sedangkan Batubara mulai di tambang di Pulau Jawa pada tahun 1854, Aspal di Pulau Buton pada tahun 1909, Nikel di Pulau Sulawesi pada tahun 1916 dan Bauksit di P. Bintan pada tahun 1925 . 3 2.
Jangka Waktu Kegiatan Usaha Pertambangan di Indonesia
Jangka waktu kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di Indonesia perlu mendapat sorotan. Pengaturan mengenai jangka waktu …
Konsultan perizinan tambangKonsultan pertambanganKonsultan perizinan
PASAL 23-PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA(1) Prosedur lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dilakukan dengan 2 (dua) tahap yang terdiri atas:a. tahap prakualifikasi; danb. tahap kualifikasi.(2) …
Jurnal Panorama Hukum Vol. 2No. ISSN : 2527-6654 …
Pertambangan Mineral dan Batubara pengaturan perizinan batubara menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok ... batubara ada istilah Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kuasa Pertambangan (KP). Sistem kontrak ini memposisikan negara dan korporasi …
Implikasi Hukum Terhadap Praktik Pinjam Pakai Kawasan …
Penelitian ini disampaikan untuk menjawab dua pertanyaan: Pertama, bagaimana kerangka hukum mengenai izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan batubara dan apa masalah-masalah ...
Aturan Pengalihan Saham Perusahaan Tambang Tembaga
Sehingga menjawab pertanyaan Anda, sepanjang penelusuran kami dalam UU 3/2014 dan perubahannya, PP 107/2015, dan Permenperin 9/2021, tidak ada yang mengatur ketentuan khusus terkait persetujuan pengalihan saham industri penghasil tembaga. Dengan demikian, kami berpendapat jika hendak melakukan pengalihan …
Jangka Waktu Kegiatan Usaha Pertambangan di Indonesia
3233. Aspek Hukum Perpanjangan Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B. Jangka waktu kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di Indonesia perlu mendapat sorotan. Pengaturan mengenai jangka waktu kegiatan usaha pertambangan rencananya akan diperbarui kembali melalui Rancangan Undang …
Ancaman Pidana dan Denda Pelaku Pertambangan Tanpa …
Pertambangan Tanpa Izin (PETI) masih jadi persoalan yang berlarut-larut hingga saat ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI batubara sekitar 96 lokasi dan PETI Mineral sekitar 2.645 lokasi berdasarkan data tahun …
Kebijakan Pertambangan: dari Sentralisasi ke Desentralisasi
Kini, kebijakan pertambangan telah mengalami pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi. Peraturan dasar yang mengatur usaha pertambangan di Indonesia adalah UU No 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 32/1969 tentang Pelaksanaan UU No11/1967. Dalam UU …
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL …
Pertambangan merupakan sektor yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, mengingat kegiatan usaha pertambangan tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masuknya devisa negara, hal ini terlihat dengan banyaknya perizinan Kuasa Pertambangan di daerah.8 Disisi lain dengan meningkatnya jumlah kegiatan usaha
PERUMUSAN STRATEGI BISNIS UNTUK MENGHADAPI …
Mineral dan Batubara ("UU Pertambangan"). Pemberlakuan UU Pertambangan merupakan awal dari era baru pemberian kuasa pertambangan melalui skema perizinan. Sebelumnya berdasarkan UU 11/1967, pemberian kuasa pertambangan dilakukan berdasarkan kontrak karya, PKP2B, dan kuasa pertambangan. Pemberlakuan UU
BAB 2 PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN …
timah, batubara, tambang emas/perak dan bahan mineral lainya di Indonesia. 47 Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi, Kilas Balik 50 Tahun Pertambangan Umum dan Wawasan 25 Tahun Mendatang, Jakarta, 1995, hlm. II-20 48 Departemen Pertambangan dan Energi, 50 Tahun Pertambangan dan Energi …
Perkembangan Kebijakan Hukum Pertam- bangan Mineral dan Batubara …
487. Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021) Pada 1960, berdasaran mosi tadi, pemerintah menerbitkan sua-. tu kebijakan yang ...
setup diperlukan untuk kuarsa pertambangan
Contribute to lqdid/id development by creating an account on GitHub.
Penyesuaian KP Menjadi IUP Dimulai
Surat itu berjudul Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksananaan Undang-Undang No. 4 Tahun …
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN …
2. Pertambangan Ilegal Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.6 Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilaku-kan oleh perseorangan, se-5 Shant Dellyana, 2004, Konsep …
(PDF) RANCANGAN ANGGARAN BIAYA TAMBANGAN BATUBARA …
kenal deng an sebutan Kuasa Pertambangan (KP) dan perizinan untuk mengusahakan bahan galian golongan C adalah Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009
Permen ESDM No. 16 Tahun 2021
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 …